Rabu, 02 September 2020

Sejarah Agraria Dieng



Ini Tentang Pertanahan

dahulu saat kekuasan mataram hindu mulai berkuasa di Dieng, sebagain besar wilayah yang ada di Dieng merupakan tanah yang telah diberi status sima, atau tanah perdikan, dimana tanah tersebut dibebaskan dari pajak atau diberi keringanan dalam membayar pajak.

tanah-tanah yang diberi status semacam ini, biasanya merupakan tanah yang disitu dibangun tempat peribadatan atau tempat keagamaan (sekolah keagamaan, tenpat pertapaan, candi, rumah perawat candi serta rumah pekerja pembangun bangunan peribadatan). Beberapa prasasti yang ditemukan di dieng juga menyebutkan adanya status sima ini di Dieng, antara lain tertulis dalam prasasti Mangulihi, Prasasti Dieng 1 dan Dieng 2.

Pada Era kolonial Belanda, pemerintah saat itu melakukan pendataan terhadap bangunan-bangunan serta situs sejarah, dan memberikan perhatian yang cukup baik kepada Dieng, karena di beberapa wilayah yang tersebar situs telah dimiliki oleh warga, dan sebagian sudah dibuat menjadi lahan pertanian, maka pemerintah Kolonial Belanda saat itu membebaskan kembali lahan-lahan itu, pemerintah membayar kembali tanah tanah para penduduk agar tidak merusak situs yang ada.

tanah di Dieng saat itu dibatasi oleh beberapa pegunungan yang ada, seperti Gunung Prau, Gunung Bisma, Gunung Sipandu, dan Gunung Pakuwojo. tanah tersebut dikelola ole pemerintah kolonial belanda, dimana penanganan situs purbakala saat itu ada dibawah Comisie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaen van Oudheidkundige Voorwerpe.

lain halnya pada masa kolonialisme dimana masyarakat di tentukan dengan amat ketat saat ingin mendirikan rumah atau bangunan di Dieng, di Era Presiden Soeharto tepatnya di tahun 70an, para penduduk yang kebanyakan adalah pendatang dari bawah Dieng, diberikan sertifikat lahan agar memperluas kebun pertanianya serta dapat membangun permukiman, ini dimaksudkan untuk mendukung program pariwisata serta pertumbuhan pertanian di dataran tinggi Dieng.

pada Tahun 1980an, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala dibawah Direktorat Pendidikan dan kebudayaan saat itu mendata kembali aset tanah serta situs yang dimiliki pemerintah sepeninggalan dari badan kepurbakalaan di era Kolonial Belanda, namun pada saat dilakukan pendataan, ternyata banyak lahan yang telah dimiliki oleh perseorangan, maka terjadilah tumpang tindih kepemilikan, akhirnya Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Balai Pelestarian Cagar Budaya saat ini) memilih untuk membeli sebagian lahan yang terdapat situs, serta bedekatan dengan komplek percandian.

Inilah sedikit Cerita tentang perjalanan kepemilikan tanah di Dieng

yang jelas, saat ini Dieng serta semua yang ada disana, baik Alam, Cagar Budaya, serta wisata yang ada

juga milik kita bersama, mari kita jaga kebersihannya, jangan rusak yang ada, dan tetap jaga kelestarianya.

0 komentar:

Posting Komentar

Contact

Hubungi Kami

kami sangat mengapresiasi segala kontribusi anda dalam Sejarah dan Kebudayaan Banjarnegara, Bergabunglah bersama kami untuk mengangkat Kebudayaan Banjarnegara agar dikenal oleh masyarakat luas

Alamat:

Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia

Jam Kerja:

setiap saat kami ada

E-mail:

cbudayabanjar@gmail.com