Jumat, 30 Maret 2018

Sejarah Stasiun SDS Banjarnegara

Aktifitas di Stasiun SDS 

Serajoedal Stoomtram Maatschappij, disingkat sebagai SDS atau SDSM, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "Perusahaan Kereta Uap Lembah Serayu", adalah sebuah perusahaan kereta api yang melintasi lembah Serayu dan menghubungkan kota-kota Maos, Patikraja, Purwokerto, Sokaraja, Purbalingga, Klampok, Mandiraja, Banjarnegara, sampai Wonosobo. Pembangunan jalur ini tidak dibangun secara bersamaan tetapi dalam tiga tahap. Pembangunan jalur SDS menelan biaya sebesar 1.500.000 Gulden yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan Financiele Maaatscappij van Nijverheidsondernemingen in Ned. Indies dan proyek ini dipimpin oleh Ir. C. Groll. 
Jalur kereta ini dibangun atas dasar kepentingan ekonomi Belanda, dengan memberikan fasilitas transortasi yang cepat dan murah untuk perusahaan-perusahaan pemerintah Belanda, khususnya perusahaan perkebunan gula.
Sekarang, jalur eks-SDS ini sudah ditutup pada tahun 1978 dan 1980. Namun, aset yang dahulu dimiliki SDS dan sekarang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto sejak 2006 yang sebelumnya dimiliki oleh Departemen Perhubungan RI antara tahun 1980-an sampai otonomi daerah pada 2001 dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2001 sampai 2006.
Status: Belum Terregistrasi (Pihak Berwajib harap segera meregistrasikan)
Sanksi Pelanggaran Cagar Budaya
  1. Sanksi Dasar (untuk setiap orang)
    Pelaku kriminal dikenakan hukuman penjara minimal 3 bulan sampai maksimum 15 tahun, dengan denda uang minimal Rp 10.000.000,00 dan maksimum Rp 1.500.000.000,00. (pasal 101 – 112)
  2. Sanksi Tambahan (pasal 115)
    1. wajib mengembalikan cagar budaya kepada kondisi keasliannya, baik bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknologi pengerjaannya atas tanggungan sendiri;
    2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  3. Untuk badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
  4. Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan pelestarian cagar budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga). (pasal 114)

0 komentar:

Posting Komentar

Contact

Hubungi Kami

kami sangat mengapresiasi segala kontribusi anda dalam Sejarah dan Kebudayaan Banjarnegara, Bergabunglah bersama kami untuk mengangkat Kebudayaan Banjarnegara agar dikenal oleh masyarakat luas

Alamat:

Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia

Jam Kerja:

setiap saat kami ada

E-mail:

cbudayabanjar@gmail.com